Menuai hikmah dari kasus RS Omni vs Prita

RS Omni
RS Omni International

Malam itu, kira-kira tiga bulan yang lalu, saya menjenguk anak seorang kerabat yang sedang dirawat di RS Omni International di bilangan Serpong, Tangerang. Rasa kagum dan nyaman saya rasakan saat melangkahkan kaki ke dalam lobi RS tersebut. Bak sebuah hotel berbintang, interior di dalamnya begitu mewah dan terasa berkelas, sungguh berbeda dengan suasana RS kelas rakyat yang biasa saya lihat sebelumnya. Dalam hati saya bergumam, ah andai semua RS di negeri kita senyaman ini, baik di RS swasta hingga RSUD di daerah-daerah terpencil. Tapi mana mungkin, karena kenyamanan semacam ini kan hanya bisa didapat oleh mereka yang berduit yang mencari pelayanan RS kelas tinggi tanpa harus keluar negeri. Biaya yang dikeluarkan (meski mahal) tentu diimbangi oleh harapan yang tinggi akan suatu layanan berkelas internasional oleh setiap pasien yang berobat ke RS ini, tak terkecuali saat Prita Mulyasari berobat di RS Omni tahun lalu. Ya, Prita Mulyasari, seorang ibu yang mendadak terkenal karena kasusnya yang tengah hangat karena dituding telah mencemarkan nama baik RS Omni. Padahal saat kita, atau Prita,  setelah mendapati pelayanan RS yang jauh dari harapan lantas menuliskannya melalui keluh kesah di email / mailing list di internet, apakah tindakan itu dianggap berlebihan? Saya rasa sih kritikan semacam itu adalah suatu hal yang wajar, bahkan harus dilakukan supaya ada kontrol yang akan menjaga setiap pelayanan RS tetap berada di jalur yang benar.

Kita semua saat ini sedang sama-sama menantikan arah kelanjutan kasus yang paling banyak diberitakan saat ini, yaitu kelanjutan persidangan gugatan pidana dan perdata RS Omni kepada Prita Mulyasari seputar tuduhan pencemaran nama baik karena telah menuliskan keluh kesahnya melalui media email. Kasus yang awalnya hampir luput dari pemberitaan media massa ini kini lambat laun semakin menyita perhatian publik bahkan hingga ke mancanegara karena berbagai faktor, sebutlah diantaranya karena :

  • Prita menjadi korban pertama undang-undang ITE yang dari awal penyusunannya memang sudah kontroversial
  • kasus Prita adalah kasus yang jarang terjadi di dunia : RS menggugat pasien ( di negara maju yang banyak terjadi adalah cerita pasien yang menggugat RS)
  • kasus pertama di Indonesia (bahkan mungkin di dunia) keluh kesah melalui email bisa dijebloskan ke penjara
  • tercium beberapa kejanggalan yang terjadi dalam proses penahanan hingga dipertontonkannya drama ‘lempar bola’ saat pihak terkait ditanya soal penerapan pasal ITE dalam dakwaan gugatan Prita
  • terlanggarnya hak asasi manusia dan hati nurani tatkala seorang ibu dari dua anak (dan salah satunya sedang memerlukan ASI) harus dikurung 3 minggu (di LP wanita bersama 12 napi wanita lainnya) padahal bisa saja diberikan status tahanan rumah tanpa harus dipenjara
  • dukungan amat besar dari komunitas blogger dan facebook terhadap kasus ini (pendukung melalui Cause Facebook saat ini sudah lebih dari 200 ribu orang)
  • semakin memuncaknya kekesalan masyarakat akan orientasi RS dewasa ini yang begitu tega menguras uang pasien (soal sembuh sih urusan belakangan, tak heran yang kaya lebih memilih berobat ke luar negeri, yang miskin memilih berobat ke Ponari)
  • terkejutnya publik saat mengetahui  ‘standar pelayanan’ dari sebuah RS yang konon katanya adalah berstandar ‘internasional’
  • lemahnya regulasi dan pengawasan pemerintah akan pelayanan RS dan bagaimana tidak adanya standar penamaan istilah ‘internasional’ menyebabkan setiap RS boleh-boleh saja menamai dirinya dengan embel-embel ‘internasional’

Saya tidak akan berpanjang lebar, berita soal kasus Prita vs Omni sudah begitu mudah anda akses di mana-mana : TV, koran, apalagi di internet. Para blogger yang mengulas soal ini pun sudah begitu banyak, termasuk blogger yang sudah sangat terkenal seperti Ndoro Kakung dan Paman Tyo. Saya hanyalah seorang blogger gurem yang geram dan kini tengah menantikan kelanjutan persidangan kasus ini dengan harapan tentunya keadilan dapat ditegakkan, dimana ibu Prita dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, serta pihak yang sewenang-wenang tentunya mendapat balasan yang setimpal.

Adapun hikmah yang bisa dipetik dari kasus ini, sekaligus saran dan harapan saya adalah :

  • perlunya kehati-hatian kita dalam memutuskan untuk memilih RS yang baik (jangan terlena oleh embel-embel internasional)
  • pasien punya hak untuk mendapat pelayanan RS yang baik dan harus kritis dalam berdiskusi soal metoda medis (jangan pasrah pada para dokter yang menjadi perpanjangan tangan raksasa farmasi)
  • perlunya kehati-hatian kita saat menulis keluhan di media internet (atau media lainnya) karena celah pada UU ITE bisa dimanfaatkan para pihak yang merasa meradang dengan apa yang kita tulis, gunakan bahasa yang baik dan tidak terkesan menuduh pihak yang sedang kita bahas
  • UU ITE harus direvisi, setidaknya tidak boleh dipakai sebagai rujukan hingga nanti terbit PP dan Permen/Kepmen Kominfo yang menjadi turunan hukumnya
  • harus diungkap skenario sesungguhnya mengapa Prita bisa dijebloskan ke penjara selama tiga pekan, siapa saja oknum dibalik itu semua haruslah bertanggung jawab
  • perlu dibuat aturan yang melindungi keamanan pasien dari tindakan RS yang tidak semestinya, juga hak pasien untuk mendapat catatan rekam medis hingga hak mendapat penjelasan soal penyakitnya
  • perlu dibuat aturan yang menjadi standarisasi penamaan ‘internasional’ untuk RS, apakah dari segi kepemilikannya atau standar pelayanannya
  • kita harus tetap memberi dukungan kepada Prita melalui dunia nyata (hadir di persidangan) ataupun dunia maya (bisa lewat blog, forum, hingga facebook)

Sementara langkah RS Omni yang tetap berkeras untuk tidak mencabut gugatan tampaknya justru akan menjadi bumerang yang berpotensi merugikan pihak Omni sendiri. Selain dicap buruk oleh mayarakat, Omni pun kini tersandung isyu tak sedap soal fasilitas berobat gratis yang diberikannya pada para jaksa, dan puncaknya pimpinan Omni dipanggil ke DPR Senin besok (8 Juni 2009). Bahkan nama ‘internasional’ di belakang nama Omni pun mulai dipermasalahkan,  derasnya tuntutan untuk pencabutan izin Omni hingga menguatnya dukungan kepada Prita untuk menggugat balik Omni.

Maju tak gentar, Omni?

Advertisements

Published by

Erwin M.

Saya suka mengikuti perkembangan teknologi digital, senang jalan-jalan, memotret, menulis dan minum kopi. Pernah bekerja sebagai engineer di industri TV broadcasting, namun kini saya lebih banyak aktif di bidang fotografi khususnya mengajar kursus dan tur fotografi bersama infofotografi.com.

13 thoughts on “Menuai hikmah dari kasus RS Omni vs Prita”

  1. maaf saya tidak berani memberikan komentar…………. saya takut dituntut………..

  2. ass.wr.wb, mas gaptek….
    met ktemu lagi..mas, menanggapi kasus di atas, berarti dengan adanya UU ITE, kalo misalnya dalam suatu forum yang biasa saya liat (contohnya apalagi kalo bukan fotografi), trus kalo ada seseorang yang menyebutkan kelemahan merek kamera lain, maksudnya sih mungkin ga menjelek2an, cuma karena bahasanya ga pas, jadi kesannya gimana gitu, nah..kalo gitu jika pihak distributor kamera yang bersangkutan merasa keberatan, berarti yang kasih pendapat tadi bisa dipidanakan begitukah…mas? (wah…. yaaa gimana yaaaa…. pusing deh mas….ntar forum jadi ga menarik lagi deeh…)

    1. Walaikum salam.

      Nggak usah takut lah, udah dijelaskan oleh kominfo :

      Dengan demikian, tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat. Himbauan Departemen Kominfo ini perlu disampaikan agar supaya tidak ada keragu-raguan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka seperti yang sering disampaikan dalam rubrik keluhan pembaca atau “Redaksi Yth ” di berbagai media massa, mengingat kecenderungan saat ini surat keluhan lebih banyak dikirimkan melalui sarana email dibandingkan dikirimkan melalui layanan pos atau jasa kurir swasta lainnya. Himbauan ini perlu disampaikan secara terbuka untuk mengurangi kecemasan masyarakat, karena aturan hukum yang mengatur kebebasan individu atau sekelompok orang atau institusi untuk memperoleh privasi dalam berkomunikasi secara elektronik sangat kuat dan ketat rambu-rambunya.

      http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=1238

  3. BREAKING NEWS !!!
    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  4. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

  5. Dari hampir semua perspektif, OMNI kena getahnya; kasihan ‘wong cilik’nya OMNI, ketar ketir menanti keputusan manajemen bakal ada perampingan karena status internasional dah di copot (misalnya) n rumah sakit rugi karena kasus yang mencemarkan nama baiknya sendiri.
    Semua mencoba menjadi pahlawan ketika Prita teraniaya; adakah yang menjadi pahlawan ketika sebagian wong cilik yang kerja di OMNI kehilangan pekerjaannya karena manajemen ‘tidak sanggup’ menanggung beban gajinya lagi?
    Saat Prita terselematkan kelak, akankah terselamatkan jua wong cilik yang bekerja di OMNI sekedar untuk makan dan minum tiap hari? Saat semua mata sibuk menyoroti Prita versus OMNI, adakah mata yang mengawasi wong ciliknya OMNI?
    Haruskah kita selalu menyelamatkan SATU orang namun menghempaskan BANYAK orang?
    OMNI salah…oke,…OMNI mesti gini gitu…oke,…tapi, bung gaptek, tolong bantu wong ciliknya OMNI! Jangan biarkan nurani kita hanya untuk satu orang, tapi malah menjadi tirani bagi banyak orang!

    1. wong cilik OMNI? Mereka jadi korban? ITU SALAH MANAJEMEN OMNI YANG GAK BECUS MENGELOLA USAHANYA, BUKAN SALAH PRITA, BUKAN SALAH PENULIS BLOG INI.

      emang mereka juga kena getah kasus ini, dan emang memprihatinkan, tapi sekali lagi, ITU SALAH MANAJEMEN OMNI YANG GAK BECUS MENGELOLA USAHANYA, BUKAN SALAH PRITA, BUKAN SALAH PENULIS BLOG INI.

      sampeyan berlagak jadi pahlawan sok memperhatikan nasib wong cilik RS OMNI tapi ributnya ke mas gaptek, emangnya mas gaptek yang bikin kasus!!! sampeyan sendiri apa usahanya untuk membantu wong cilik RS OMNI? menyalah nyalahkan mas gaptek? busettttt!!!

      1. Kasus ini sangat sensitif sekaligus memprihatinkan, jadi wajar kalau banyak yg bersimpati pada ibu Prita. Seperti yg saya tulis, sikap OMNI sendiri lah yg akan menentukan masa depannya, bila nanajemen OMNI salah bersikap bukan tidak mungkin akan jadi bumerang. Di persidangan terakhir pun OMNI menolak utk mencabut gugatannya (padahal sebelumnya sudah diminta oleh komisi IX DPR) dan ini makin menyulitkan posisi OMNI sendiri.

        Saya sadar, menjadi pegawai cilik dari suatu perusahaan memang tidak punya kekuatan utk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan. Padahal ironisnya saat manajemen salah melangkah, yg jadi pegawai cilik malah yg duluan jadi korban. Tapi untuk kasus OMNI ini entah apa yg bisa dilakukan oleh ‘wong cilik’ OMNI guna menyelamatkan perusahaannya (yg nota bene adalah tempat mereka mencari nafkah) tapi setidaknya manajemen OMNI lah yg mestinya memperhitungkan resiko terhadap ‘wong cilik OMNI’ setiap mengambil keputusan.

        Saya sangat menghargai kebebasan berpendapat termasuk kebebasan anda dalam menulis di blog ini melalui kolom komentar, namun saya menghimbau agar kita tidak saling menyalahkan dan menulis hal-hal yang provokatif di kolom komentar ini.

  6. MATINYA KEBEBASAN BERPENDAPAT

    Biarkanlah ada tawa, kegirangan, berbagi duka, tangis, kecemasan dan kesenangan… sebab dari titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menghirup udara dan menemukan jati dirinya…

    itulah kata-kata indah buat RS OMNI Internasional Alam Sutera sebelum menjerat Prita dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

    ………………………………………………………………………………………….

    Bila kita berkaca lagi kebelakang, sebenarnya pasal 310 KUHP adalah pasal warisan kolonial Belanda. Dengan membungkam seluruh seguruh teriakan, sang rezim penguasa menghajar kalangan yang menyatakan pendapat. Dengan kejam penguasa kolonial merampok kebebasan. tuduhan sengaja menyerang kehormatan, nama baik, kredibilitas menjadi ancaman, sehingga menimbulkan ketakutan kebebasan berpendapat.

    Menjaga nama baik ,reputasi, integritas merupakan suatu keharusan, tapi alangkah lebih bijaksana bila pihak-pihak yang merasa terganggu lebih memperhatikan hak-hak orang lain dalam menyatakan pendapat.

    Dalam kasus Prita Mulyasari, Rumah sakit Omni Internasional berperan sebagai pelayan kepentingan umum. Ketika pasien datang mengeluhjan pelayanan buruk pihak rumah sakit, tidak selayaknya segala kritikan yang ada dibungkam dan dibawah keranah hukum.

    Kasus Prita Mulyasari adalah presiden buruk dalam pembunuhan kebebasan menyatakan pendapat.

  7. Semoga masyarakat tangerang, mulai sekarang,,,,,,, mempertimbangkan kembali bila akan berobat ke OMNI International.

    Waspadalah,,,, wadpadalah,,,,,, jeruji penjara mengancam anda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  8. Istilahnya nih..
    ke pasar buah beli duren trus dpt yg busuk,
    smpe d rumah qta pesen , “nya’ babe, engkong, ncing klo ke pasar buah klo beli sm yg jualan sblh sono, hrs diteliti/ati2, kemarin aye beli busuk smua”.
    Trus klo Keluarga aye kaga mau beli di ntu, trus jualannya ga laku, trus pedagangnya marahin aye…????
    aye balik gampar…!!!

  9. Tidak ada maksud untuk sok jadi pahlawan. Tidak ada niat menyalahkan bung gaptek.
    Sekedar bersuara untuk mengingatkan kita semua bahwa OMNI bisa saja “salah langkah” kembali dengan mengorbankan wong ciliknya gara-gara kasus ini. Saya cuma bisa menyuarakannya lewat blog ini.
    Mudah2an pejabat terkait tidak silau dengan gemerlapnya kasus Prita, tapi mampu menarik semua perspektif yang terkait.

Comments are closed.